Jakarta, Veritika.id – Di tengah derasnya perubahan wajah kota, ratusan seniman, budayawan, sastrawan, musisi, akademisi, mahasiswa, dan komunitas seni memilih menyampaikan kegelisahan mereka dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya berunjuk rasa, tetapi juga berunjuk karya. Melalui gerakan budaya bertajuk “Unjuk Rasa, Unjuk Karya”, Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPSTIM) menghadirkan sebuah pesan bahwa seni bukan sekadar objek pembangunan, melainkan jiwa yang menghidupkan sebuah ruang kebudayaan.
Selama dua hari, 25–26 Juli 2026, kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) menjadi ruang perjumpaan berbagai disiplin seni sekaligus ruang dialog publik mengenai masa depan salah satu pusat kesenian paling bersejarah di Indonesia. Di tengah mural yang sedang dilukis, instalasi seni, arsip sejarah, musik, puisi, teater, dan diskusi kebudayaan, para peserta menyampaikan satu kegelisahan yang sama: bagaimana menjaga agar Taman Ismail Marzuki tetap berpihak kepada kehidupan seni dan para pelaku budaya.
Koordinator Acara Mila menegaskan bahwa aksi tersebut bukanlah gerakan anti-pembangunan ataupun anti-modernisasi. Menurutnya, pembangunan merupakan bagian dari kebutuhan zaman, namun kemajuan fisik tidak boleh menghilangkan ruh Taman Ismail Marzuki sebagai ruang penciptaan, pendidikan, dialog, eksperimen artistik, dan regenerasi seniman.
Gagasan itulah yang diterjemahkan melalui tema “Unjuk Rasa, Unjuk Karya”. Bagi FPSTIM, karya seni dapat menjadi bentuk penyampaian aspirasi yang bermartabat. Kritik tidak harus selalu hadir dalam bentuk kemarahan, tetapi dapat diwujudkan melalui puisi, musik, teater, mural, diskusi, maupun berbagai ekspresi artistik lainnya.
Simbol paling mencolok dalam aksi tersebut adalah Karnaval Keranda yang dikoordinasikan Ridho. Keranda bertuliskan “Matinya Ruang Berkesenian di TIM” diarak mengelilingi kawasan sebagai metafora atas kekhawatiran para seniman terhadap menyempitnya ruang berkesenian. Di sepanjang perjalanan, peserta membawa berbagai poster yang menyerukan agar Taman Ismail Marzuki tetap menjadi ruang publik yang berpihak kepada seni, menjaga warisan Ali Sadikin, mempercepat lahirnya Peraturan Daerah Kebudayaan Jakarta, serta mendorong evaluasi terhadap tata kelola kawasan.
Persoalan tersebut kemudian dibahas lebih mendalam dalam diskusi publik bertajuk “Mengurai Benang Kusut Tata Kelola Taman Ismail Marzuki” yang dikoordinasikan Chipuy, dimoderatori Dinaldo dengan narasumber Remmy Novaris, Mujib Hermani dan Mila Nabila. Forum tersebut mempertemukan seniman, pekerja budaya, akademisi, dan komunitas seni untuk membahas pentingnya tata kelola yang transparan, partisipatif, serta memberi ruang yang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat seni dalam menentukan arah kebijakan juga mengembalikan fungsi utama TIM sekaligus menjaga marwahnya dari unsur kapitalisme dan orientasi bisnis yang menghancurkan ekosistem berkesenian di Taman Ismail Marzuki.
Menjelang malam, suasana aksi berubah menjadi panggung kebudayaan. Di bawah koordinasi Adit, panggung seni menghadirkan pembacaan puisi, musik akustik, musikalisasi puisi, rap, dan pertunjukan teatrikal yang dibawakan oleh sejumlah penyair, musisi, dan komunitas lintas generasi. Bagi para peserta, panggung tersebut bukan sekadar hiburan, melainkan pernyataan bahwa seni tetap menjadi medium yang mampu menyampaikan kritik sekaligus merawat harapan.
Seluruh rangkaian kegiatan didukung oleh panitia yang dipimpin Budi Renil sebagai Stage Manager, bersama Andrew (Pameran), Dyah Kencono Puspito (Apel Budaya), David Karo-Karo (Perizinan), Cupank (Media), Lucy (Logistik), Mangeto dan Janny (Petisi), serta Ilham dan Egga (Dokumentasi), yang memastikan setiap agenda berlangsung tertib, terbuka, dan damai.
Melalui gerakan ini, FPSTIM ingin menegaskan bahwa yang diperjuangkan bukan semata sebuah kawasan, melainkan keberlangsungan ekosistem seni yang selama puluhan tahun tumbuh di Taman Ismail Marzuki. Bagi mereka, sebuah pusat kesenian tidak cukup diukur dari kemegahan bangunan, tetapi dari sejauh mana ruang tersebut tetap memberi tempat bagi seniman untuk mencipta, berdialog, bereksperimen, dan melahirkan gagasan-gagasan baru.
Pada akhirnya, “Unjuk Rasa, Unjuk Karya” menghadirkan pengingat bahwa kebudayaan adalah fondasi peradaban. Ketika ruang seni tetap hidup, masyarakat memiliki tempat untuk berpikir, berdialog, dan membangun imajinasi tentang masa depan. Sebaliknya, ketika ruang-ruang kebudayaan kehilangan ruhnya, yang perlahan memudar bukan hanya aktivitas kesenian, tetapi juga ingatan kolektif yang membentuk jati diri sebuah bangsa.
Kontributor Artikel : (Nuyang Jaimee).
NUYANG JAIMEE :
Mengawali karir berkesenian melalui proses teater sekitar tahun 2000an. Lalu menulis cerpen dan puisi, cerpen-cerpennya masuk di beberapa media massa besar di Jakarta, daerah dan majalah sastra, antologi cerpen bersama dalam dan luar negeri.
Begitu juga puisi-puisinya yang tersebar di berbagai antologi bersama lokal dan luar negeri. Bergabung di komunitas sastra Wanita Penulis Indonesia (WPI) dan Masyarakat Kesenian Jakarta (MKJ). Pendiri dan Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI), pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ).
Sampai saat ini aktif di berbagai pertemuan dan event kesenian, sebagai entertainer, pemain teater, monolog, sutradara, pemerhati dan aktifis teater dan sastra. Sebagai penulis esai, cerpen, puisi, naskah drama, skenario dan sebagai guru (pengajar/pelatih) seni di sekolah, performer dan pembaca puisi, narasumber, moderator sekaligus Master of Ceremony. Juara satu lomba baca puisi se-Asia Tenggara di Malaysia dalam acara ZKMUA. Juara dua lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa (lukisan) oleh Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa Yang Lupa Nama Tuhannya” terbit tahun 2023.
(*)
