Palembang, Veritika.id – Konsorsium PERMAMPU bersama Ashoka menyelenggarakan perayaan Hari Lansia Internasional 2026 dengan mengangkat suara, pengalaman, dan kebutuhan strategis perempuan lansia, khususnya mereka yang tinggal di wilayah perdesaan dan berasal dari kelompok marginal.
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida, Kamis (1/10/2026) tersebut berpusat di Kota Palembang dan terhubung dengan 172 titik Zoom di 10 provinsi cakupan PERMAMPU serta jaringan masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia.
Sebanyak 387 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas 366 perempuan dan 21 laki-laki. Peserta berasal dari berbagai generasi, yaitu perempuan lansia dan pra-lansia, perempuan muda, serta kader perempuan dampingan anggota dan mitra PERMAMPU di 10 provinsi di Sumatera, dari Aceh hingga Lampung.
Kegiatan tersebut juga melibatkan jejaring Ashoka, mitra INKLUSI, organisasi perangkat daerah, organisasi perempuan, serta jaringan masyarakat sipil di seluruh Indonesia.
Sejumlah narasumber hadir dalam kegiatan ini, antara lain Niken Lestari, konsultan Feminist Participatory Action Research (FPAR) dari PERMAMPU; Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara Nani Zulminarni; Tirta Sutedjo dari Bappenas; serta perwakilan perempuan lansia dari berbagai provinsi.
Selain itu, kegiatan tersebut menghadirkan praktik baik dari mitra INKLUSI, yakni Tri Hastuti dari ‘Aisyiyah, Ciciek Farha dari Ledokombo, dan Khotimun Susanti, Direktur Asosiasi LBH APIK Jakarta.
Perempuan Lansia Memiliki Pengetahuan dan Kontribusi
Team Leader INKLUSI, Kate Shanahan, dalam sambutannya menekankan pentingnya menyediakan ruang yang aman dan inklusif untuk mendengarkan serta memahami kebutuhan strategis perempuan lansia.
Menurut Kate, peringatan Hari Lansia Internasional tidak seharusnya berhenti sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut perlu menjadi ajakan untuk meninjau kembali posisi perempuan lansia dalam masyarakat.
Perempuan lansia, katanya, bukan kelompok yang pasif atau sekadar penerima layanan. Mereka memiliki pengetahuan, kemampuan mengambil keputusan, serta kontribusi sosial dan ekonomi yang penting bagi keluarga dan komunitas.
Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menyampaikan bahwa perempuan lansia telah menjadi bagian penting dalam pengorganisasian perempuan akar rumput anggota PERMAMPU, termasuk melalui Credit Union (CU).
“Sekitar 20 persen anggota CU adalah perempuan lansia sesuai dengan definisi dalam undang-undang. Namun, hal ini tidak menafikan anggota lain yang memaknai dirinya mulai menua sejak mengalami menopause, bahkan pada usia 40-an atau 50-an,” ujar Dina.
Ia menambahkan, dukungan INKLUSI dalam penguatan perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) semakin memperkuat komitmen PERMAMPU untuk menyediakan ruang bagi perempuan lansia untuk didengar, bersuara, dan menyampaikan kebutuhan strategis mereka.
Lima Temuan Kebutuhan Perempuan Lansia
Dalam kegiatan tersebut, Konsorsium PERMAMPU memaparkan hasil asesmen kebutuhan strategis perempuan lansia dan pra-lansia melalui pendekatan FPAR. Asesmen itu menghasilkan lima temuan penting.
1. Beban perawatan masih tinggi
Perempuan lansia di perdesaan masih memikul berbagai tanggung jawab perawatan, seperti mengasuh cucu, merawat anggota keluarga yang sakit, merawat anak dengan disabilitas, serta menjaga kesehatan diri sendiri.
Namun, kerja perawatan tersebut belum sepenuhnya diakui secara sosial maupun ekonomi. Karena itu, diperlukan pengakuan yang lebih kuat dan pembagian tanggung jawab pengasuhan yang lebih adil.
2. Tetap aktif secara ekonomi dan sosial
Perempuan lansia masih berperan aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Mereka bekerja sebagai petani, pedagang, kader CU, serta terlibat dalam kegiatan komunitas dan organisasi perempuan.
Temuan ini menunjukkan bahwa usia lanjut tidak menghilangkan kemampuan dan keinginan perempuan untuk terus berkontribusi.
3. Akses transportasi dan digital masih terbatas
Keterbatasan transportasi serta meningkatnya penggunaan aplikasi untuk pendaftaran layanan publik dan kesehatan dapat menyulitkan perempuan lansia.
Digitalisasi yang tidak disertai pendekatan inklusif berpotensi menciptakan bentuk eksklusi baru. Oleh sebab itu, dibutuhkan fasilitas publik dan layanan kesehatan yang mudah dijangkau, sederhana, serta mendukung kemandirian perempuan lansia.
4. Kesehatan berkaitan dengan pengalaman sepanjang hidup
Perempuan lansia menghadapi berbagai persoalan kesehatan, seperti masalah pascamenopause, penyakit kronis, dan gangguan buang air kecil.
Kondisi tersebut berkaitan dengan pengalaman dan beban reproduksi yang mereka alami sepanjang siklus hidup. Di sisi lain, stigma dan anggapan tabu mengenai seksualitas perempuan lansia masih menjadi persoalan yang perlu diatasi.
5. Membutuhkan ruang untuk belajar dan berekspresi
Perempuan lansia membutuhkan ruang untuk bersosialisasi, berbagi pengalaman, berekreasi, belajar, serta mengekspresikan diri tanpa diskriminasi.
Minimnya ruang partisipasi yang inklusif dapat meningkatkan risiko isolasi dan kerentanan psikososial, terutama bagi perempuan lansia yang hidup sendiri atau berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.
Dorong Cara Pandang Baru tentang Proses Menua
Temuan asesmen tersebut diperkuat oleh Direktur Regional Ashoka Asia Tenggara, Nani Zulminarni, melalui gagasan *New Longevity* atau “Menua dengan Suka Cita”.
Nani mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap proses menua. Perempuan lansia tidak seharusnya dilihat sebagai beban, melainkan sebagai aset kehidupan dan kontributor sepanjang hayat.
Menurutnya, terdapat lima hal penting untuk memastikan kehidupan yang bermakna dalam era *New Longevity*, yaitu kesehatan dan kesejahteraan; pengakuan terhadap orang berusia 50 tahun ke atas sebagai kontributor; kesempatan untuk terus belajar dan bekerja sepanjang hayat; kolaborasi lintas generasi; serta perubahan sistem, kebijakan, dan hukum yang mendukung keberagaman usia.
Dalam kegiatan tersebut, Tirta Sutedjo dari Bappenas juga membagikan perspektif mengenai pembangunan dan isu penuaan penduduk.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia telah memasukkan isu kelanjutusiaan dalam RPJMN 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Dalam RKP 2027, isu kelanjutusiaan menjadi salah satu isu strategis pembangunan manusia yang inklusif dan sejalan dengan pengarusutamaan inklusi sosial sebagai kerangka kebijakan lintas sektor.
“Temuan PERMAMPU mengenai pengalaman dan kebutuhan strategis perempuan lansia di perdesaan diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pemerintah dalam merancang kebijakan dan program kelanjutusiaan yang inklusif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Tirta.
Menutup kegiatan, Dina Lumbantobing menegaskan bahwa membangun ekosistem yang ramah terhadap perempuan lansia tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan bagi lansia.
Diperlukan perubahan cara pandang dan sistem yang mengakui perempuan lansia sebagai warga negara yang aktif, memiliki hak, suara, pengetahuan, serta kemampuan untuk terus berkontribusi.
Perayaan Hari Lansia Internasional 2026 tersebut ditutup dengan kesadaran bahwa setiap orang akan menua. Pada setiap tahap kehidupan, perempuan tetap memiliki peran, hak, dan kontribusi yang penting bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat.
